Dan Partai Aceh, sebagai partai pendukung Gubernur Aceh harus melakukan tindakan yang nyata untuk memperbaiki situasi ini. Hal ini agar perwujudan cita-cita dan agenda reformasi yang dipimpin gubernur dapat diwujudkan.
Dan Partai Aceh, sebagai partai pendukung Gubernur Aceh harus melakukan tindakan yang nyata untuk memperbaiki situasi ini. Hal ini agar perwujudan cita-cita dan agenda reformasi yang dipimpin gubernur dapat diwujudkan.
Dalam sistem perencanaan dan pembangunan sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2004 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu daerah harus disahkan selambat-lambatnya pada bulan Desember.
bagaimana arah investasi Aceh 2013, apakah riak-riak politik jelang 2014 akan berpengaruh pada rencana investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh?
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Aceh, yang digelar oleh para pemegang saham, yakni para pemerintah kabupate/kota dan dipimpin langsung oleh Gubernur Aceh sebagai pemegang saham mayoritas menyepakati pergantian jajaran Direksi Bank Aceh.
Selamat tinggal tahun 2012, dan selamat datang 2013. Dan tahun ini adalah tahun dimana ujian terhadap pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dimulai.
26 Desember 2004, delapan tahun yang silam Aceh diguncang peristiwa maha dahsyat dan mungkin merupakan kejadian luar biasa yang pernah terjadi di abad manusia modern saat ini.
Kepala Badan Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Iskandar mengatakan bahwa pihaknya menargetkan jumlah investasi yang masuk ke Aceh hingga tahun 2017 sebesar Rp42,8 triliun.
Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, yang jatuh pada hari ini, 10 Desember 2012, merupakan makna penting bagi upaya menuju cita-cita pembangunan nasional yang adil dan menuju kesejahteraan rakyat.
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah pagi tadi melantik Kepala dan dan beberapa deputi Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Dalam salah satu amanatnya, Gubernur meminta kepada para pimpinan BPKS yang dilantik tersebut dapat mengembalikan kejayaan pelabuhan bebas Sabang seperti pada era 1980 an.
salah satu kewenangan Aceh nantinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Migas Aceh yang saat ini masih dalam rancangan, adalah tentang kewenangan Aceh membentuk badan pengelola Migas tersendiri, yang prinsip kerjanya mirip dengan BP Migas Nasional.