“Ada pameo bijak di kalangan ekonom dunia, yakni jika ingin melihat baik dan tidaknya perekonomian suatu Negara dan wilayah, maka perhatikanlah pelabuhan lautnya, dan hitung berapa banyak kegiatan ekspor yang dilakukan setiap harinya,”

Kepala Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Aceh, Prof Abubakar Karim mengatakan beberapa bulan lalu bahwa, Pemerintah Aceh menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen pertahun atau 10 persen selama lima tahun kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Selama delapan tahun pejalanan damai Aceh, banyak kemajuan yang telah di capai rakyat Aceh baik dalam bidang ekonomi, politik, demokrasi dan terbentuknya suatu orde atau tatanan baru Aceh pasca damai.

Namun bagi pelaku usaha, pedagang kecil, dan masyarakat kecil lainnya, kondisi perekonomian Aceh saat ini sangat meresahkan.

Gubernur Zaini Abdullah sudah mewanti-wanti dan meningatkan hal ini. "Saya inginkan kejujuran dan keihklasan untuk membangun kembali Gayo," tegas Gubernur.

25 Juni 2012, tepatnya setahun yang lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi secera resmi melantik dan menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih dalam suatu rapat paripurna DPR Aceh yang dilangsungkan di gedung dewan setempat.

Pertumbuhan ekonomi Aceh sendiri, sejak dari dulu masih ditopang oleh dari kontribusi komponen konsumsi Rumah Tangga sebesar 40,03 persen, dan konsumsi pemerintah sebesar 23,30 persen.

Sejak disahkan dalam rapat paripurna DPR Aceh pada (22/3), Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh menuai kontroversi.

Jumat (22/3) 2013 mungkin akan menjadi sejarah penting dalam perjalanan politik Aceh. Pada hari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah mensahkan suatu undang-undang atau qanun Aceh tentang bendera dan lambang Aceh.

Ada pernyataan yang menarik dari Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh,  selaku kapasitas sebagai Ketua Pemantau Otonomi khusus Aceh dan Papua beberapa hari yang lalu di Banda Aceh.