26 Desember 2004, delapan tahun yang silam Aceh diguncang peristiwa maha dahsyat dan mungkin merupakan kejadian luar biasa yang pernah terjadi di abad manusia modern saat ini.

Gempa berkuatan 8,9 SR dan bahkan ada yang mencatat 9,3 SR telah menyebabkan jumlah kematian terbesar didunia akibat bencana. Tidak tanggung, peristiwa tersebut mencatatkan korban tewas di Aceh yang dirilis PBB mencapai 126 ribu jiwa.

Dan tentunya, paparan kerusakan yang ditimbulkan dari bencana tersebut tidak hanya terjadi dipesisir, tapi juga menjangkau daratan dengan radius 5 kilometer, dengan dampak kerusakan luar biasa meluluhlantakkan rumah, bangunan, fasilitas umum, fasilitas ibadah, pasar, kantor pemerintahan, jalan dan jembatan dan sentra-sentra perekomian masyarakat lainnya.

Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh jaya adalah kawasan yang paling parah terkena dampak tsunami. Sementara itu, Kabupaten Pidie, sebagian Aceh Utara, Simeulue, Singkil, Bireuen mengalami kerusakan yang jauh lebih kecil dibandingkan 4 daerah lainnya.

Menurut perhitungan Bappenas dan Departemen Keuangan total kerugian yang diderita Aceh pada saat itu mencapai Rp 42,7 triliun. Dengan rincian kerusakan mencakup 1,3 juta rumah dan gedung, 8 pelabuhan, 4 depo BBM, 120 kilometer jalan, 18 jembatan dengan 92 persen sistem sanitasi dengan kerugian capai US$2,9 miliar.

Sementara itu, kerugian akibat kerusakan sektor sosial, perumahan dan pendidikan mencapai US$1,6 miliar. Infrastruktur jalan dan jembata US$636 juta, sektor produktif pertanian, perikanan dan industri $352 juta, lingkungan pemerintahan dan perbankan capai US$252 juta.

Total kerusakan akibat bencana tersebut setara dengan 2,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan sebanding dengan 97 persen PDB Aceh. Tentu nilai sebesar itu dibutuhkan biaya yang besar untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh kembali seperti semula.

Kerusakan sektor usaha produktif dan hilangnya mata pencaharian warga, semakin menambah kehancuran ekonomi Aceh yang pada saat itu masih di dera konflik yang berkepanjangan.

Delapan bulan sejak peristiwa Tsunami Aceh, atau tepatnya 15 Agustus 2005, peristiwa penting lainnya terjadi di Aceh. Sejarah mencatat kejadian itu merupakan titik balik dari konflik Aceh yang berlangsung hampir 30 tahun.

Dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan dengan waktu yang tidak sampai 1 tahun merupakan kejadian luar biasa bagi Aceh. Momentum dua peristiwa tersebut menjadi pijakan kuat bagi Aceh untuk menata dan meletakkan kembali cita-citanya untuk mensejahterakan rakyat.

Perlahan dan pasti, Aceh terus berbenah, dengan modal berbagai bantuan asing dan dengan dibentuknya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, dan tidak tidak berselang lama, juga dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadikan fokus pembangunan Aceh diarahkan pada pembangunan rehabilitas Aceh pasca Tsunami dan sekaligus membangun Aceh pasca konflik.

Berkat kerja keras semua pihak, dan simpati seluruh rakyat Indonesia, serta solidaritas Internasional, rakyat Aceh bahu membahu kembali menata kehidupannya. Proses rehabilitasi dan rekontruksi Aceh juga dibarengi dengan pembangunan demokrasi dan politik Aceh. Sinergisasi pembangunan ini melahirkan banyak perubahan bagi Aceh, dan kondisinya bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya.

Dan hari ini, 26 Desember 2012, tepatnya delapan tahun pasca Tsunami, telah banyak kemajuan yang dicapai masyarakat Aceh, baik pembangunan sosial politik dan capaian pembangunan lainnya. Dan tentu 8 tahun belum bisa dijadikan indikator keberhasilan menyeluruh dalam membangun Aceh yang mengalami dua peristiwa yakni Tsunami dan konflik. Masih dibutuhkan waktu yang panjang untuk terus menata berbagai suprastruktur ekonomi, sosial dan politik untuk benar-benar menuju kemajuan rakyat sebagaimana yang kita harapkan.

Dan tentunya, pasca Tsunami dan konflik, dipundak pemerintahlah harapan untuk terus melanjutkan pembangunan Aceh diserahkan rakyat. Dan saat ini pemerintah harus lebih dapat berbuat untuk melahirkan program-program pro rakyat untuk melanjutkan masalah-masalah yang belum selesai dibangun oleh dunia internasional.

Dengan bermodal Undang-undang Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan yang mendapat legitimasi penuh rakyat melalui Pemilukada langsung tentu kekuatan ini merupakan senjata ampuh untuk memberikan perlindungan kepada rakyat.

Dan tentu perlindungan yang dimaksud disini adalah dalam tataran state security atau keamanan kemanusian, yaitu bebas dari kelaparan, kemiskinan, buta hurup, pengangguran, perumahan, dan juga kesejahteraan sosial lainnya. Dan landasan yang kita tetapkan hari ini akan menjadi penentu untuk kehidupan anak cucu kita dimasa mendatang. Semua pilihan ada dipundak kita generasi saat ini. yaitu apa yang ingin kita wariskan kepada generasi Aceh 30 dan 40 tahun yang kedepan.