BANDA ACEH - Kepala Badan Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh, Iskandar mengatakan bahwa pihaknya menargetkan jumlah investasi yang masuk ke Aceh hingga tahun 2017 sebesar Rp42,8 triliun.
"Ini target investasi di Aceh hingga 2017, baik investasi dalam bentuk penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri," katanya beberapa waktu yang lalu pada saat Aceh Investment Summit 2012 yang berlangsung di Banda Aceh.
Ia menjelaskan, target investasi yang dibuat pihaknya merupakan basis hitungan nasional dan juga telah ditargetkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat.
"Untuk mencapai target ini, maka dibutuhkan kerjasama yang baik, dan promosi yang efektif mengenai investasi Aceh dan juga potensi yang dimiliki oleh Aceh, baik di nasional maupun di mancanegara," ujarnya.
Ia melanjutkan, pendekatan investasi yang akan dilakukan di Aceh adalah dengan meningkatkan nilai tambah dari bahan baku yang ada di Aceh, sehingga kedepan Aceh tidak lagi langsung ekspor bahan mentah.
"Kita ingin bangun investasi disektor hilir dan mengembangkan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi di Aceh," tandasnya.
Iskandar juga pasang target untuk tahun 2013 sendiri, pihaknya menargetkan total rencana investasi yang akan masuk ke Aceh Rp6,5 triliun.
"Target 2013, nilai rencana investasi yang akan masuk ke Aceh adalah Rp6,5 triliun," katanya kepada Bisnis Aceh, tanpa menjelaskan strategi dan skenario apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Hal berbeda disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Aceh, Dahlan Sulaiman. Ia pesimis bahwa target yang ditetapkan tersebut tidak akan mungkin tercapai.
"Saya sebagai pengusaha pesimis bahwa target investasi sebesar itu dapat dicapai dalam lima tahun kedepan," ungkapnya.
Menurutnya, target sebesar itu tidak akan tercapai apabila pemerintah Aceh masih menerapkan konsep dan pola-pola lama dalam menggaet investor.
"Pemerintah Aceh kurang melibatkan pengusaha lokal Aceh untuk mencapai target investasi tersebut, seharusnya keterlibatan pengusaha domestik menjadi kunci untuk mencapai target dimaksud," ulasnya.
Selain itu, tambanya, kalaupun ingin mencapai target nilai investasi sebesar itu, maka pemerintah perlu membangun informasi positif tentang Aceh ke luar. Bagi sebagian masyarakat luar, Aceh dianggap menyeramkan karena Syariat Islam.
Isu-isu negatif ini, jelasnya, perlu dihilangkan karena menjadi salah satu penghambat pertumbuhan investasi.
"Syariat Islam tidak perlu dihilangkan, tapi isu-isu negatif itu yang perlu dihilangkan," tegasnya.
Hal senada dikatakan oleh Ketua Komite Hubungan Kerjasama luar negeri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, Shalahuddin Alfata, menurutnya pemerintah Aceh masih kurang kordinasi dalam membangun kemitraan dengan pihak dunia usaha.
"Untuk itu, kedepan arah kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha harus diperkuat, agar lebih optimal," paparnya.
Bagaimanapun memasang target capaian investasi Aceh adalah langkah yang positif, namun bukan berarti target yang dipasang tersebut tanpa didasari oleh data-data dan kondisi objective yang ada. Selain itu penjabaran atas target yang dipasang tersebut juga harus jelas. Hal ini agar setiap target yang dipasang dapat dicapai, misalnya target tahun pertama, tahun kedua hingga tahun kelima, dan strategi apa yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Investasi hanya akan menjawab persoalan makro ekonomi di Aceh, dalam makna bahwa pertumbuhan Ekonomi di nilai dari suatu sistem Makro Ekonomi. Namun yang lebih penting untuk segera di lakukan adalah dengan membuka sektor ril dan lapangan pekerjaan untuk rakyat agar pertumbuhan ekonomi mikro yang di ukur dari pendapatan rata-rata rakyat Aceh bukan di ukur dari pendapatan daerah.
Investasi sektor ril menjadi keharusan dan juga dapat dibuka seluas-luasnya dengan harapan akan menjawab persoalan pengangguran dan kemisikan di Aceh, sehingga rakyat akses terhadap persoalan ekonomi dapat terjawab.