FOTO : IstimewaIlustrasi hortikultura

JAKARTA - Pemerintah didesak menghentikan pengembangan monokultur kawasan pangan dalam skala luas karena berdampak pada hilangnya hak ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatnya kerusakan lingkungan.

Hal itu disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dalam laporan yang berjudul 'Perampasan Lahan dan Krisis Pangan' yang dikutip pada Selasa, (16/4/2026). Organisasi itu memaparkan kawasan pangan atau food estate dalam skala besar justru menjadi pembelajaran buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

"Monokulturalisasi hendaknya segera dihentikan karena berdampak pada pangan lokal yang berujung pada krisis pangan," demikian Walhi dalam laporan tersebut.

Menurutya, diversifikasi pangan melalui revitalisasi budaya pangan lokal justru memberikan kemampuan bagi rakyat untuk mengembangkan sumber-sumber penghidupannya. Terkait dengan kawasan pangan skala besar, the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), adalah salah satu proyek yang dikembangkan di Indonesia.

Sedangkan perkebunan monokultur skala besar  lainnya adalah kasus Rawa Tripa di Provinsi Aceh, yakni terjadinya konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit berskala luas. Walhi mencatat perubahan bentang alam di wilayah tersebut sangat merugikan warga lokal yang kehidupannya bergantung dengan kawasan itu.

"Walhi meminta pemerintah pengembangan dan perluasan kebun-kebun monokultur berskala besar dan mengevaluasi monokulturisasi yang tengah berlangsung," tegas laporan tersebut.

Laporan itu juga mencatat sejumlah industri yang menggunakan lahan besar di antaranya adalah pertambangan minyak, emas, batubara, mineral, pasir besi, dan panas bumi. Sedangkan di sektor perkebunan adalah kelapa sawit, hutan tanaman industri, hingga hutan konservasi melalui skema REDD+.

Sumber : Bisnis