BANDA ACEH - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan kerja sama dengan Pemerintah Aceh dalam penataan pengelolaan birokrasi keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, produktivitas dan efisien serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Kerja sama bidang pencegahan ini kami tawarkan bagi pemerintahan yang masih relatif baru," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai  pertemuan tertutup dengan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Banda Aceh, Rabu.

Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur Aceh tersebut juga hadir Sekda T Setia budi, Kepala Inspektorat Aceh Syarifuddin dan Deputi Pencegahan KPK, Iswan Elmi.

Menurut Busyro Muqoddas program pencegahan tersebut menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan pola pemerintahan yang lebih baik dan memenuhi keadilan masyarakat di masa mendatang.

Ia mengatakan lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program pencegahan sehingga semua pihak memahami mekanisme pengelolaan birokrasi keuangan yang transparan, akuntabel dan jujur.

Ia mengatakan, tawaran kerja sama yang dibicarakan dengan orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Aceh itu mendapat respon positif dan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

"Alhamdulillah, tawaran kerja sama ini mendapat tanggapan positif dan akan ada pertemuan selanjutnya terkait kerja sama ini," katanya.

Sementara itu, Wagub Aceh Muzakir Manaf mengatakan siap bekerja sama dengan dengan KPK dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih.

"Pemerintah Aceh telah bertekad untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama," demikian Muzakir.

Sumber : Antara