JAKARTA - Direktur Eksekutif Asosiasi Kedelai Indonesia (Akindo), Yusan, berpendapat keputusan Kemendag menaikkan harga beli petani (HBP) bukan solusi tepat untuk mengatasi ketergantuangan impor kedelai.

Dia meyakini penaikan HBP tidak akan membawa dampak signifikan.

Pasalnya, kata Yusan, para pengrajin tahu dan tempe yang dikenal sebagai pengguna kedelai terbesar lebih memilih menggunakan kedelai impor sebagai bahan baku, dengan alasan kualitas kedelai dalam negeri yang kurang baik.

“Tempe sat ini masih prefer (kedelai asal) Amerika. Untuk diketahui, kedelai dalam negeri hanya sebatas sebagai pencampur. Kalau sebagi bahan pokok tahu gampang pecah,” katanya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025).

Dia menambahkan, selama tidak ada perbaikan kualitas kedelai dalam negeri, Indonesia akan selalu mengandalkan impor dan akan terus kesulitan mencapai swasembada kedelai. Peningkatan HBP pun terancam akan sia-sia.

“Harus ada riset. Harus disesuaikan dengan permintaan pengrajin tahu tempe kita terhadap kedelai. Kalau mereka sudah senang dengan produk lokal, tidak akan impor,” tegasnya.

Ketua Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Koesbini berpendapat solusi terbaik untuk menekan candu impor kedelai adalah dengan menciptakan lahan baru kedelai di beberapa wilayah Indonesia.

“Harus ada pemetaan wilayah, cukup ada 3-4 wilayah kedelai panen dua kali tiap tahun. Misalnya di Aceh 250.000 ha, Kalimantan Barat 250.000 ha, NTT, Sulawesi Tengah, dan harus disertai dengan infrastrukturnya,” tuturnya.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah keseriusan untuk mengatasi problem tersebut.

Dia menilai impor kedelai malah bisa jadi sengaja dipertahankan oleh pemerintah.

“Karena di situ ada uangnya. Perlu ada keseriusan pemerintah untuk komoditas ini," ketusnya.