BIREUEN - Perempuan pesisir di Aceh mayoritas belum bisa menempatkan diri menjadi perempuan mandiri, tanpa bergantung pada suami. Padahal, kepemimpinan perempuan Aceh dikenal sejak Laksamana Malahayati memimpin pasukan perang.

Dalam kesetaraan gender di Indonesia, bahkan Aceh, perempuan sudah memiliki tempat dan porsi masing-masing yang sulit dilangkahi. Penuturan itu diungkapkan Letda Arfian Noer, Danpos TNI AL Bireuen, Kamis (21/3/2026), mengungkap kondisi kekinian masyarakat Aceh, khususnya perempuan pesisir.

Berdasarkan hasil pengamatan Arfian, di pesisir Kabupaten Bireuen, minimnya ruang gerak bagi perempuan istri nelayan menyebabkan kemandirian mereka begitu terpuruk. "Bahkan jika ada suami (nelayan) yang meninggal di laut kemudian dievakuasi hingga jenazahnya diantar ke rumah duka tak ada biaya untuk pemakamannya," sebut Letda Arfian Noer tinggi.

Kondisi itu seyogyanya terbantu jika para istri atau perempuan diberi akses publik yang membuka peluang untuk kegiatan yang bermanfaat. Selama ini, diakuinya, masyarakat Aceh terbuai bantuan asing pascagempa dan tsunami Aceh 2004 silam. Bantuan itu menjadikan ketergantungan bagi masyarakat yang mempengaruhi rendahnya daya jual, daya tahan, sampai ketahanan masyarakat Aceh untuk lepas dari tradisi "menengadah" tersebut.

"Posisi perempuan ini strategis, apalagi dari perempuan dilahirkan generasi-generasi cerdas yang bisa membawa ke arah perbaikan," tambah Arfian di sela-sela Silaturahmi Jalasenastri Pengcab 6 Korcab 1 Daerah Armada Barat di Kabupaten Bireuen, yang dipusatkan di Aula Graha Buana.

Dihadiri belasan organisasi perempuan seperti Bhayangkari, Persit, IWAPI, Asyisyiah, Bale Syura, dan lain-lain, Arfian mengharapkan perbedaan seragam yang dikenakan harus diseragamkan dengan pemikiran untuk melahirkan masa depan cerdas dengan menggali seluruh potensi yang ada pada diri perempuan. | kompas