JAKARTA - Jika sejak awal Kejaksaan Agung bersikap lebih transparan dan tegas, mungkin isu-isu seputar kasus bus Transjakarta karatan tidak berkembang liar seperti terjadi saat ini.

Pasca surat palsu Jokowi beredar, kini muncul lagi dengan isu hampir serupa yakni rekaman pembicaraan melalui suara telepon antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung, Basrief Arief yang disebut-sebut berisi permintaan agar Kejagung tak menyeret Jokowi dalam kasus TransJakarta karatan. Transkip rekaman pembicaraan antara Mega dan Basrief itu telah diserahkan oleh Ketua Progres'98, Faizal Assegaf kepada Kejaksaan Agung.

"Makanya pertama, Kejagung sebaiknya ambil satu sikap bahwa masalah TransJakarta tak ada kaitan dengan Pilpres. Ini kasus murni korupsi APBD," tegas pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah saat berbincang (Rabu, 18/6).

Amir juga meminta Faizal bisa mempertanggungjawabkan informasi yang dipunyainya itu dengan memperlihatkan bukti konkrit berupa rekaman suara dan bukan sekadar transkip rekaman. Apalagi ada kecurigaan jika itu bagian dari operasi kontra intelijen yang dilancarkan Faizal agar Jokowi terkesan dizalimi. Aneh rasanya, Faizal terang-terangan bilang siap pasang badan tanpa bukti-bukti yang dinilai Amir kurang mendukung. Alih-alih menuntut klarifikasi dari Kejagung dan KPK, Faizal justru terkesan dalam pernyataannya tak fokus pada substansi masalah.

"Kalau bersangkutan (Faizal) memang pengurus Partai Nasdem yang notabene pendukung Jokowi-JK, ini tanda tanya," terang pengamat berusia 68 tahun tersebut.

Ia berharap publik, khususnya media bisa jeli menyikapi masalah ini. Karena bisa jadi kesan Basrief yang 'manut' seperti terbaca dalam transkip rekaman itu bukan sebenarnya.

"Ini tidak orisinil, katakanlah itu dari telepon, kalau ada rekaman suara kan bisa kita tangkap, apa hanya sekadar sopan santun atau memang ada kedekatan yang khusus (antara Mega dan Basrief)," terang Amir.

"Bisa jadi itu cuma basa-basi, kalimatnya halus tapi ngeledek," imbuhnya.






Sumber : rmol