Foto : istimewaBanjir Jakarta

JAKARTA - Menjelang ulang tahun Jakarta ke-487 tak banyak perubahan terjadi di ibukota di kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi.

Bahkan Jakarta tak bisa lepas dari kemacetan yang dahulu dijanjikan oleh Jokowi saat akan maju menjadi Gubernur.

"Ada perubahan, sedikit. Tambah macet. Ada banyak taman, sungai-sungai mulai dibeton, masih sama saja," ujar pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio saat dihubungi, (14/6/2026).

Menurutnya, selama ini, Jokowi kerap menabrak aturan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu yang membuat persoalan di Jakarta tidak pernah selesai, bahkan semakin kompleks.

"Selalu nabrak-nabrak peraturan. Ingin Jakarta berubah, padahal ada aturan. Gebrakannya tidak sesuai aturan," tegasnya.

Agus mencontohkan pengoperasian bus wisata Jakarta yang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Perda itu menyebutkan, kendaraan operasional dan Dinas Pemprov DKI Jakarta harus menggunakan bahan bakar gas. Kenyataannya, bus itu berbahan bakar solar.

"Lihat saja bus pariwisata yang nggak jelas rutenya, sedikit yang naik. Bahan bakarnya pakai solar, padahal seharusnya gas," tuturnya.

Bukan hanya menabrak aturan, kepemimpinan era Jokowi kerap melimpahkan kesalahan kepada pihak lain atas persoalan di ibukota.

Misalnya, Menpora yang dituding sebagai penyebab mangkraknya proyek MRT.

Izin membongkar Stadion Lebak Bulus yang akan dijadikan depo MRT belum dikeluarkan Kemenpora, karena Pemprov DKI Jakarta baru menyerahkan dokumen persyaratan terkait alih fungsi lahan tersebut.

“Proyek MRT nggak jalan kok menyalahkan pemerintah pusat,” ucap Agus.

Dia menambahkan, kebiasaan menabrak aturan juga ditunjukan Jokowi lewat ide politik anggaran yang dicetuskan saat debat pilpres.

“Negara ada sistemnya. Kalau politik anggaran diterapkan, akan banyak pihak yang marah,” katanya.




Sumber : inilah