BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat untuk mengevaluasi BPKP Aceh yang lamban dalam melakukan audit dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan di Aceh.

Desakan ini disampaikan oleh GeRAK Aceh melalui surat pada tanggal 2 September 2025 yang juga ada tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam surat tersebut, GeRAK Aceh meminta kepada BPKP Pusat untuk segera mengevaluasi kinerja BPKP Aceh.

Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh, Hayatuddin mengatakan, alasan GeRAK Aceh melayangkan surat kepada BPKP Pusat, karena berdasarkan hasil monitoring atas 9 kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi dan jajarannya di Provinsi Aceh belum adanya realisasi apapun terkait audit kerugian keuangan Negara.

"Atas dasar itulah kita minta BPKP Pusat turun langsung untuk mengevaluasi kinerja mereka," kata Hayatuddin, Rabu (3/9) di Banda Aceh.

Pasalnya, penting harus segera dilakukan evaluasi kinerja BPKP Perwakilan Aceh. GeRAK Aceh menilai selama ini banyak kasus yang mengendap tampa ada kejelasan. Evaluasi tersebut penting dilakukan oleh BPKP Pusat agar sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi tidak menjadi fitnah di mata publik di Aceh.

Keterlambatan audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Aceh, katanya, akan menjadi bumerang untuk pemberantasan korupsi di Aceh. Di mana hal ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi aparat hukum baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Sumber : merdeka