JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pengembangan sarana pemasaran dengan sistem rantai dingin ke sejumlah kawasan ritel dan properti. Langkah ini diharapkan menunjang distribusi produk perikanan tangkap ke sentra konsumen.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan KKP Saut Hutagalung mengungkapkan penambahan peralatan sarana sistem rantai dingin tersebut akan menjamin kualitas kebersihan produk perikanan. Di samping itu, mesin pendingin bermotor dengan kapasitas 200 kilogram tersebut akan membantu pelaku industri pengolahan ikan dalam menjaga mutu produk sehingga memberi nilai tambah.

KKP berencana mengalokasikan anggaran senilai Rp 16 miliar untuk memfasilitasi penambahan sarana pemasaran bergerak roda empat dan tiga. Rencana itu akan diikuti pembangunan 20 unit pabrik es, serta penambahan 10 unit cold storage di pelabuhan pendaratan ikan.

“Selama ini, sistem rantai dingin baru dikembangkan untuk pelabuhan menuju sentra pasar. Apabila fasilitas pendingin semakin dekat ke konsumen, maka mutu ikan akan semakin baik,” ungkap Saut kepada Bisnis hari ini (Minggu 16/9/2025).

Selain mempercepat ketersediaan sarana pemasaran berpendingin, KKP juga akan membangun 5 unit rumah kemasan, 3 unit miniplant pengolahan tuna, 8 unit sentra pengolahan, serta pengadaan 100 paket kendaraan bergerak roda tiga. Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan terus dilanjutkan tahun depan di 219 unit pengolahan ikan skala besar yang tersebar di Indonesia.

Menurut Saut, fungsi pemerintah hanya sebatas fasilitator yang berupaya merangsang tersedianya infrastruktur pemasaran hasil perikanan. Kontribusi swasta lebih diharapkan dalam merealisasikan ketersebaran infrastruktur cold storage di Indonesia terutama di kota-kota besar.

Saut menegaskan keberadaan sarana pemasaran berpendingin dengan kapasitas besar dapat mengantisipasi tersendatnya suplai ke konsumen. Ke depan, matangnya infrastruktur cold storage dapat menciptakan buffer stock sehingga harga bahan baku ikan bagi industri pengolahan dapat lebih stabil.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Thomas Darmawan mengungkapkan industri perikanan memang membutuhkan cold storage. Namun, Dia mengatakan aneka produk perikanan harus diberikan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kategori mesin pendingin yang sesuai.

Selain itu, menurutnya, pemerintah harus menjamin mekanisme pengelolaan diserahkan sepenuhnya ke swasta. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan insentif modal kepada sejumlah penggiat pengolahan karena potensi beban masa paceklik yang berkepanjangan.

Menurut Thomas, sejumlah pengusaha pengolahan ikan membutuhkan kapal induk yang dapat menyuplai hasil tangkapan laut langsung menuju gudang pendingin. Dia menilai kapal induk tersebut akan menjamin rantai pasokan ke kota-kota besar terutama Jakarta.

“Kalau semua elemen pendukung tidak dipikirkan, pembangunan cold storage skala besar hanya akan sia-sia,” tegasnya.

Sumber : Bisnis