FOTO : ISTIMEWAIlustrasi panen padi

JAKARTA - Kementerian Pertanian menilai Undang-Undang Pangan yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat lebih komprehensif dibandingkan dengan UU No. 7/1996 tentang Pangan, karena telah memuat soal kedaulatan dan kemandirian pangan.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana mengatakan dalam UU Pangan No. 7/1996 belum memuat soal kedaulatan dan kemandirian pangan. Selain itu, katanya, seluruh persoalan pangan juga diatur dalam revisi UU No. 7/1996.

“Kalau UU No. 7/1996 lebih untuk mengembangkan industri pangan, sehingga soal keamanan pangan yang lebih menonjol. Kalau UU Pangan yang baru disahkan, itu lebih komprehensif untuk seluruh penyelenggaraan pangan," ujarnya kepada Bisnis hari ini, Senin (29/10/2025).

Sementara itu, persoalan pembentukan lembaga pangan, katanya, masih sangat jauh. Apalagi, di dalam UU itu tidak menyebutkan bentuk lembaga apa yang akan dibentuk.

Oleh karena itu, untuk membentuk lembaga pangan yang bertanggung jawab kepada presiden itu, maka harus menunggu keluarnya Peraturan Presiden.

Dia memprediksikan untuk menjalankan UU itu, maka sedikitnya perlu dibuat 5-6 peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU itu.

Untuk membentuk lembaga pangan, katanya, maka perlu dibicarakan bersama antara Kementerian Pertanian, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Sekretariat Negara serta DPR. "Jadi, prosesnya masih sangat panjang."

Dalam UU Pangan itu terdapat 21 pasal yang mengamanatkan untuk dibuat peraturan pemerintah.

"Menurut saya 5-6 PP [peraturan pemerintah], salah satunya PP Ketahanan Pangan, sekarang sudah ada PP Ketahanan Pangan, tetapi harus disempurnakan, PP keamanan pangan sekarang sudah ada, tetapi harus disempurnakan."

Sumber : Bisnis