JAKARTA - Salah satu hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asian Pasific Economic Cooperation (APEC) di Kota Vladiwostok, Rusia, beberapa waktu lalu, tidak memasukkan komoditi minyak kelapa sawit (crude palm oil) asal Indonesia dalam daftar 54 produk yang mendapat prioritas pengurangan tarif masuk 5 persen.

Pemicunya adalah hasil kajian dari Tim Enviroment Protection Agency (EPA) yang menyebutkan bahwa industri CPO Indonesia menghasilkan emisi gas lebih dari 20 persen dan ini tidak sesuai dengan komitmen pengurangan emisi gas.

Meski tidak mempermasalahkan CPO yang tidak masuk dalam daftar tersebut, pemerintah tetap menantang tim EPA membuktikan laporannya dengan kondisi yang ada. Tim EPA direncanakan datang pada bulan depan. Pemerintah optimis EPA akan merubah laporannya setelah melihat fakta yang ada.

“Kita meminta mereka melihat fakta yang ada kalau ternyata penanganannya di sini seperti apa, bagaimana penggunaan lahan dan sebagainya," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh di Kementerian Perdagangan, Jumat (21/9).

Menurut Deddy, seharusnya tim EPA meninjau langsung proses pengolahan CPO di Indonesia. Langkah itu idealnya diambil sebelum menerbitkan laporan. Dengan demikian, laporan tersebut dibuat berdasarkan hasil temuan di lapangan.

"Jadi jangan berdasarkan laporan yang tidak independen, beserta asumsi yang keliru,” katanya.

Dia menuturkan, pemerintah sudah memberikan bukti agar CPO dapat kembali diperjuangkan masuk ke dalam daftar 54 produk ramah lingkungan dengan pengurangan tarif bea masuk 5 persen.

"Berbagai bukti tertulis saja sudah ada perubahan cara berpikir mereka di dalam pertemuan-pertemuan ini. Mereka sudah semakin terbuka dan bersedia untuk datang ke sini. Hal ini menunjukkan ada perubahan sudut pandang, mudah-mudahan berdampak positif," ujar Deddy.

Sumber : Merdeka