FOTO : detik.comIlustrasi

JAKARTA - Aturan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang larangan bagi perempuan saat membonceng sepeda motor kembali mendapat kritik. Kali ini datang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan semestinya pemerintah daerah memprioritaskan peraturan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurut Hidayat, jika kehidupan ekonomi masyarakat Aceh sudah meningkat, korupsi tidak ada lagi dan lingkungan hidup terjaga, baru pemerintah setempat bisa fokus pada regulasi yang mengatur tingkah laku warganya.

"Jika kehidupan sosial sudah meningkat dengan adanya Syariat Islam, baru mengatur masalah motor," kata Hidayat.

Namun mantan Ketua Majelis Permusyawaratn Rakyat ini mengaku, di era demokrasi seprti ini, aturan itu tetap perlu dihargai. Hanya pemerintah harus bisa menjelaskan pihak yang bakal terkena peraturan tersebut, termasuk sejauh mana mekanisme penerapannya. Kepada pihak yang merasa keberatan, dia menyarankan agar mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi.

Sumber : hariandetik