MEDAN – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Medan tahun ini menargetkan pendapatan sebelum pajak sebesar Rp450 miliar atau naik dari realisasi tahun lalu 31,6% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp342 miliar.

Direktur Utama Pelindo I Medan Alfred Natsir mengatakan perolehan laba sebesar itu bakal dapat direalisasikan, mengingat kondisi ekonomi daerah ini diperkirakan membaik pada semester II tahun 2013.

“Saya optmis peroleh laba sebesar itu bakal dapat direaliasikan melihat potensi dan peluang ekonomi yang ada di daerah ini,” ujarnya, Kamis (7/2).

Alfred mengungkapkan Pelindo I mempunyai peluang yang sangat strategis karena mengelola pelabuhan di Pulau Sumatra Bagian Utara yang sangat kaya dengan produk perkebunan dan industri turunannya, bahkan menghadap Selat Malaka yang merupakan alur pelayaran terpadat di dunia, dan juga bertetangga langsung dengan negara maju Malaysia dan Singapura.

“Dengan kejelian melihat potensi tentu banyak peluang yang bisa diraih, diantaranya yaitu Pertama, Pengembangan terminal petikemas di Dumai, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Belawan, Batam, Siboga, Lhokseumawe, dan Malahayati,” jelasnya.

Kedua, Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Hub Container Port. Ketiga, Pengembangan Terminal Curah cair di Dumai, Belawan, Kuala Tanjung, Kuala Langsa dan Nagan Raya Aceh.

Keempat, Pengembangan Terminal Curah Kering di Dumai, Belawan, Rengat, dan Kuala Tripa Nagan Raya Aceh, Kelima Pengembangan Marine Services di Kepulauan Riau, Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjungpinang, dan Dumai.

Keenam, Peningkatan status Unit Galangan Kapal (UGK) menjadi Provider alat-alat bongkar muat dan kapal tunda, serta Ketujuh Peningkatan status Belawan Logistic Center menjadi Terminal Operator.

Alfred juga mengingatkan selain banyak peluang yang bisa diraih, Pelindo I juga menghadapi banyak ancaman yang perlu diantisipasi, seperti munculnya pesaing bisnis, hilang dan berkurangnya jasa labuh dan pandu sebagai konsekuensi berlakunya UU no. 17/2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang itu mengatur tentang kewajiban membayar fee untuk konsesi pengelolaan pelabuhan, serta kemungkinan kebijakan  negara untuk larangan ekspor bahan baku/mentah, seperti kakao, crude palm oil  dan sejenisnya.

Sumber : Bisnis