FOTO : ISTIMEWAPelabuhan Malahayati, Krueng Raya, Aceh Besar

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh diharapkan terus berupaya menambah kunjungan kapal ke Pelabuhan Malahayati, Krueng Raya, yang aktivitasnya semakin sepi.

Anggota DPRA, Mawardi Ali, Senin (5/11), mengatakan, perbandingan kesibukan pelabuhan itu dulu dengan sekarang jauh berbeda.

Dalam 10 tahun terakhir, ketika pelabuhan telah berstatus internasional, justru menjadi sepi dengan aktivitas bongkar muat barang karena pengusaha enggan memanfaatkan pelabuhan ini sebagai pintu ekspor dan impor.

“Kita berharap kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf bisa mendorong aktivitas pelabuhan itu bisa menggeliat,” kata Mawardi.

Menurutnya, belum banyak kapal datang ke pelabuhan tersebut dikarenakan tidak ada barang yang dibawa kembali.

Apa yang disampaikan Mawardi juga menyahuti harapan masyarakat terutama para buruh pelabuhan. Ketua Buruh Pelabuhan Malahayati, Sabri mengatakan, ia bersama teman-teman mengharapkan agar kunjungan kapal stabil. 

“Kami tenaga kerja bongkar muat sangat tergantung kedatangan kapal, di sinilah kehidupan kami selaku buruh,” kata Sabri didampingi sekretarisnya Edy. Harapan senada disampaikan Keuchik Lamreh, Darma Ishak.

Menanggapi harapan tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, H Firmandez juga berpendapat, sarana pelabuhan dan komoditas pendukung juga perlu  ditingkatkan, khususnya dari sektor pertanian. 

“Kapal tentunya tidak mau masuk ke Aceh karena tidak ada komoditi maupun produk yang bisa dibawa ke luar. Pengusaha pelayaran tentu tidak mau mengambil risiko, mereka kan maunya ada barang yang dibawa lagi, bukan cuma membawa masuk ke Aceh,” katanya.

Menurutnya, semua sektor harus saling mendukung, dan sektor yang paling memungkinkan adalah pertanian dan perkebunan sebagai sektor dominan dalam mendongkrak perekonomian Aceh.

Akan halnya General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Malahayati, Aziz, mengaku selalu membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna mendorong aktivitas pelabuhan.

Menurut pria asal Pekanbaru, Riau ini, dia sudah meminta alat-alat pendukung kegiatan pelabuhan supaya benar-benar berfungsi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sebelumnya Kepala Badan Pusat Statistik Aceh Besar, Husnul Khalik menyampaikan, seharusnya Pelabuhan Malahayati bisa berfungsi maksimal, sehingga nilai jual hasil alam Aceh lebih tinggi dan juga dapat menambah ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan, kapal yang masuk dan keluar pelabuhan membawa muatan satu banding enam, artinya dari enam kapal yang masuk hanya satu yang bisa membawak barang ke luar.
"Banyak kapal masuk, tapi waktu keluar kosong, sehingga tidak mau masuk lagi ke Krueng Raya," ungkapnya.

Dia berpendapat, lembaga terkait harus berusaha mengfungsikan pelabuhan optimal, selama ini dia melihat peran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) tidak optimal.

"Bukan hanya untuk Pelabuhan Krueng Raya, di Sabang sendiri apa barang yang akan dikeluarkan atau barang yang sudah masuk, padahal undang-undang dan peraturan sudah mendukung semuanya. Tetapi mereka tidak bisa memanfaatkan itu. Bagaimana mau maju pelabuhan kita, kalau lembaga tersebut tidak maksimal menjalankannya," katanya.

Satu hal lagi, kata Husnul, tidak mungkin satu kabupaten saja, yakni Aceh Besar, yang diandalkan untuk memajukan pelabuhan, tapi dipelukan dukungan kabupaten/kota lain.

“Karena itu, pemerintah propinsi harus membuat perjanjian kerja sama antar kabupaten/kota, seperti Meulaboh, Lhoksemawe dan Aceh Singkil yang memiliki pelabuhan internasional. MoU ini pun harus lebih intensif, dan bentuk kerjanya harus jelas.

"Dengan kerja sama ini, antar kabupaten akan dapat mengfungsikan pelabuhan tersebut. Kalau kita andalkan satu kabupaten saja, misalnya mengekspor kakao khusus untuk satu kapal, akan berat. Tetapi kalau semua daerah mengekspor hasil pertaniannya, mungkin banyak kapal yang masuk ke Aceh," jelas Husnul.

Sumber : Medanbisnis