JAKARTA - Gara-gara salah urus, keuangan sebagian pemerintahan provinsi di Indonesia nyaris bangkrut. Itu adalah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan survei bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun ini.

"Karena enggak bisa bayar gaji pegawainya, ini miris sekali," kata Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, di kantornya kemarin.

Adnan mengatakan laporan resmi hasil survei itu akan dirilis pada Januari mendatang, Sayangnya, Adnan lupa pemerintahan provinsi mana saja yang nyaris bangkrut itu. "Nanti tolong cek ke staf saya," katanya.

Menurut Adnan, kondisi itu tidak bisa diabaikan karena terjadi akibat kesalahan manajemen dan pengalokasian anggaran pemerintah. Dia bilang hasil survei itu tiddak akan dibiarkan menjadi kajian semata. KPK berencana melakukan aksi diwilayah yang dikaji.

Dari penelusuran detik, Provinsi Aceh termasuk salah satu pemerintahan yang nyaris bangkrut. Selain salah urus, birokrasi di provinsi ini terbilang gemuk dan tekanan politik lokal tinggi.

Provinsi Aceh saat ini memiliki 18 kabupaten dan 5 kota. Hampir semua kabupaten dan kota di Aceh kini mengalami kebangkrutan anggaran.

Sejumlah daerah, seperti Langsa, Bireuen dan Aceh Utara bahkan terjerat utang kepada pihak ketiga dan perbankan guna menutup anggaran hingga miliaran rupiah. Mereka juga mengajukan permohonan bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk menutup defisit.

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Transparansi Anggaran, membenarkan adanya provinsi yang nyaris bangkrut itu. Dia memberi contoh Provinsi Maluku, yang menganggarkan belanja pegawai, barang dan jasa sebesar 52% sedangkan belanja modalnya hanya 10%.

Begitu juga Provinsi Sulawesi Utara, belanja pegawai plus barang dan jasa mencapai 44% sementara belanja modalnya hanya 19%.

Di Provinsi Bengkulu, belanja pegawai, barang dan jasa mencapai 49% sementara belanja modal hanya 20%.

"ini tidak seimbang, dan mereka hampir kolaps," kata Uchok.

Sumber : hariandetik