Beranda»Bisnis & Investasi»Mulai bulan depan, sistem investasi di Indonesia satu pintu

Mulai bulan depan, sistem investasi di Indonesia satu pintu

BISNIS ACEH
Rabu, 15 Mei 2013 13:04 WIB

[FOTO : ist]">FOTO : ist

JAKARTA - Pemerintah berencana memangkas birokrasi yang rumit dalam investasi. Pasalnya, saat ini untuk memperoleh izin investasi membutuhkan jangka waktu yang panjang sehingga izin tersebut menghambat investasi yang masuk.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah akan membuat satu pintu perizinan investasi yang akan diterapkan pada bulan depan. Panjangnya proses perizinan membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal.

"Contohnya investasi migas masa eksplorasinya saja perlu 25 izin, berencana memotong menjadi 7 izin saja. Kalau 25 itu baru selesai 2 tahun selesai. Kalau eksplorasinya selesai dia mau produksi, 25 lagi perizinan. Ini yang melelahkan panjang. Yang seharusnya sudah jadi kegiatan ekonomi, jadi duit, maka 4 tahun lagi baru jadi duit," ujarnya usai membuka Apkasi Internasional Trade & Investment Summit di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/5).

Pemerintah, lanjutnya, meminta pemerintah daerah juga menerapkan satu pintu birokrasi sehingga hambatan investasi dapat diminimalisir. "Daerah otonomi sudah bisa mempromosikan daerahnya. Jadi agar tidak ada hambatan untuk promosikan daerahnya," tegas dia.

Dengan adanya satu pintu tersebut, kata Hatta, kementerian dan lembaga harus berkoordinasi sehingga tidak menghilangkan tugas dan fungsi kementerian terkait dengan banyaknya investasi yang masuk. "Berikan izin itu kepada satu atap itu, kewenangan itu tidak menghilangkan satu sektor menteri. Nanti itu akan dipadukan ke satu atap. Begitu dia datang sudah selesai di situ. Engga boleh banyak," pungkas dia.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta izin investasi sektor minyak dan gas dipermudah. Pasalnya, menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini untuk satu pengeboran membutuhkan 37 izin.

"Saya sudah instruksikan Kementerian ESDM agar melakukan langkah memperbaiki iklim investasi, salah satunya reformasi birokrasi perizinan sektor migas yang selama ini sangat banyak harus dipangkas," jelas SBY saat membuka Pameran Minyak dan Gas di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. | merdeka.com



Redaksi:
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: Marketing (0823 6230 8352)


Komentar Anda

Terbaru di Bisnis & Investasi

Close