FOTO : detik.comIlustrasi naik motor

LHOKSEUMAWE - Wacana teranyar di Provinsi Aceh perihal pelarangan duduk mengangkang bagi perempuan yang dibonceng sepeda motor, menghiasi media lokal, nasional, bahkan internasional. Isu tersebut dikhawatirkan memengaruhi calon investor, yang akhirnya merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini. Soalnya, kebijakan soal duduk ngangkang yang akan diterapkan Pemko Lhokseumawe menimbulkan pro dan kontra, bahkan isu itu justru menjadi liar dan tidak produktif, karena menimbulkan silang pendapat para pakar, baik lokal maupun nasional.

"Semestinya tidak harus terjadi, karena setiap isu terkait publik apalagi  sampai menimbulkan pro dan kontra bisa mengkhawatirkan investor. Padahal Aceh sangat butuh investasi besar.

Akibat isu tersebut investor dikhawatirkan enggan masuk," kata pemerhati perkembangan ekonomi Aceh, Anwar Puteh, Selasa (15/1) di Lhokseumawe.

Ditegaskannya, Aceh harus berupaya sekuat tenaga untuk menarik investasi. Sebab sejak Aceh damai beberapa dekade lalu, pembenahan ekonomi mutlak dibutuhkan, apalagi potensi kawasan cukup baik.

"Infrastruktur saat ini sudah lumayan bagus, baik transportasi laut maupun bandara. Kawasan timur Aceh sangat potensial menjadi kawasan hinterland untuk wilayah tengah Aceh seperti Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Namun peluang itu tampaknya terabaikan begitu saja," katanya.

Sebab, sambung Anwar, hingga saat ini belum ada investor yang melirik Aceh terutama di pesisir timur.

Seharusnya,kata dia,  Aceh dengan syariat Islam  menambah nyaman bagi investastor, karena hukum-hukum Islam sangat menganjurkan penganutnya hidup sejahtera. "Lihatlah istri Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah, merupakan salah satu konglomerat ketika itu, ini membuktikan Islam menganjurkan umatnya menjadi kaya baik dari segi finansial maupun spiritual," paparnya.

Oleh karena itu, Anwar yang juga akademisi Universitas Malikussaleh menyarankan BUMD proaktif meyakinkan mitranya  dan proaktif melakukan pendekatan kepada calon investor lokal, nasional bahkan mancanegara.

"BUMD jangan justru menjadi parasit bagi keuangan daerah, tapi mampu bekerjasama dengan investor baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan menawarkan berbagai keunggulan yang ada di Aceh. Seperti provinsi tetangga, Sumatera Utara, mereka mampu jor-joran menarik investor, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri," katanya.

Satu hal lagi, kata kandidat Ketua KNPI Aceh Utara itu, banyak pengusaha Aceh yang melakukan bisnisnya di luar Aceh dan berhasil, tapi mereka enggan melakukan investasi di daerah sendiri.

"Kenapa, itu harus menjadi kajian dan harus dicari tahu sebabnya. Dan hasilnya harus dijadikan blue print bagi Pemerintah Aceh, jika ada kelemahan perlu segera dicari jalan keluar,"  tutupnya.

Sumber : Medanbisnis