TEL AVIV~Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi mengubah nama Otoritas Palestina menjadi 'Negara Palestina' guna menerapkan hasil voting Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang memberi negara itu status sebagai negara pengamat. Seperti dilansir oleh Wall Street Journal, Pemerintah Palestina, mulai saat ini, takkan lagi menggunakan stempel 'Otoritas Palestina' dan akan mulai meluncurkan paspor 'negara Palestina', demikian seperti dikutip situs resmi pemerintah Palestina. Penyebutan Otoritas Palestina akan digantikan dengan sebutan Negara Palestina.

Para duta besar Palestina di luar negeri telah menerima instruksi agar mulai bekerja sebagai perwakilan negara. Menurut kantor berita Associated Press, Israel tidak berkomentar atas kebijakan itu.

Keputusan itu menandai ketimpangan antara status baru yang diberikan PBB kepada Palestina dan kenyataan bahwa atas alasan keamanan warga Palestina tidak memiliki kedaulatan di wilayah Tepi Barat.

“Status Palestina sebagai negara saat ini sama saja dengan sebelum 29 November,” ujar Nathan Thrall, analis di International Crisis Group yang berfokus pada masalah-masalah Palestina. “Para pemimpin Palestina akan mendapat lebih banyak kekecewaan serta tekanan menyusul perubahan nama tersebut.”

Pengumuman itu diperkeruh dengan perpecahan antara otoritas di Tepi Gaza dan Jalur Gaza. Belum jelas apakah para pemimpin Hamas di Gaza akan menerapkan kebijakan baru itu.

Analis politik Palestina menyatakan Abbas merasa harus menjaga momentum politik pasca-pemungutan suara. Para pemimpin Palestina sedang menimbang untuk mengajukan permohonan keanggotaan penuh kepada pelbagai organisasi internasional.

“Meski kami paham bahwa negara ini masih di bawah pendudukan, namun Palestina kini sedang mengubah nama dan karakternya,” ujar Mohammed Shtayyeh, seorang juru runding Palestina. “Langkah ini ditempuh guna mewujudkan keputusan yang telah diambil dunia internasional, di manapun kesempatan memungkinkan.”

Kendati demikian, Abbas sempat memberi sinyal akan mengambil langkah yang sangat berlawanan. Ia mengancam membubarkan pemerintahan Palestina dan mengalihkan tanggung jawab pemerintahan sehari-hari kepada otoritas Israel. Hal tersebut dilakukan untuk memprotes kebijakan Israel yang menahan pendapatan pajak dan bea masuk dari otoritas, yang merupakan bentuk protes Israel terhadap hasil pemungutan suara PBB.

Palestina terikat oleh pakta ekonomi 1994 dengan Israel yang menyetujui penggabungan bea cukainya dengan Israel dan mempertahankan shekel Israel sebagai mata uang utama. Palestina pun menjadi bergantung pada pemerintah Israel untuk mengumpulkan dan menyerahkan pendapatan pajak dan bea masuk bernilai sekitar $100 juta per bulan.

Kendati pemerintah Otoritas Palestina bertanggung jawab terhadap masalah sipil di kota-kota dan pedesaan di Tepi Barat – bahkan mengoperasikan pasukan keamanan semi militer – militer Israel kadang-kadang menyerang kota tersebut dan menahan warga Palestina. Militer Israel juga mengawasi jalan perbatasan menuju Tepi Barat.

“Saat Palestina mendatangi PBB dan menyerukan kepada dunia internasional untuk mengakui kedaulatan negaranya, Palestina diharapkan menyebut dirinya sendiri sebagai ‘negara’,” ujar Ghassan Khatib, profesor di Universitas Bir Zeit dan mantan humas pemerintahan Palestina. “Namun hal tersebut tidak penting. Itu hanyalah simbol. Kami memiliki terlalu banyak simbol sebuah negara, namun kurang sifat-sifat kenegaraannya.”

sumber: The Wall Street Journal