Khlaed Meshaalfoto: AFP

LONDON - Pemimpin organisasi perjuangan Hamas Palestina, Khaled Meshaal, mengatakan kepada BBC bahwa dirinya dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas sedang dalam pembicaraan untuk membentuk pemerintah nasional yang bersatu. Meshaal juga mengatakan bahwa persiapan sedang dilakukan untuk segera menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen di Palestina.

Perpecahan antara partai militan, Hamas, pimpinan Meshaal dan partai moderat, Fatah, pimpinan Mahmoud Abbas, telah menyebabkan pemilu Palestina tertunda selama beberapa tahun. Perseteruan tersebut menempatkan Hamas menguasai Gaza sementara Fatah tetap dominan di Tepi Barat.

Pada Mei 2011 yang lalu, dua faksi Palestina tersebut menandatangani kesepakatan rekonsiliasi yang hingga saat ini belum dilaksanakan. Namun, BBC melaporkan, dalam beberapa bulan terakhir telah ada tanda-tanda hubungan yang lebih akrab diantara kedua kelompok itu.

"Kami terus maju dengan rekonsiliasi," kata Meshaal di siaran Hardtalk BBC. "Kami melakukan konsultasi untuk menyepakati pembentukan pemerintahan nasional. Persiapan untuk menyelenggarakan pemilu presiden, parlemen dan badan penyelenggaraan pemilu masih berlangsung.. Kami ingin menggerakkan kembali PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dan mengatur meeting organisasi itu sampai badan nasional dan komite eksekutif untuk Palestina terpilih."

Berkaitan dengan Suriah - kawan lama Hamas - Meshaal mengatakan partainya telah dipaksa keluar dari Damaskus karena tidak setuju dengan cara Presiden Bashar al-Assad alam menghadapi konflik. Namun dia mengatakan bahwa Presiden Assad masih memberikan dukungan kepada Hamas. "Tidak ada keraguan bahwa kami tidak setuju dengan perilaku rezim Suriah dalam menangani krisis, apalagi saat mereka beralih ke opsi keamanan-militer," katanya, "pembantaian yang terjadi di Suriah sangat menyakitkan bagi kami. Kami dipaksa untuk meninggalkan Damaskus meskipun rezim Suriah senantiasa mendukung kami. Kami juga memiliki pandangan yang berbeda dari Iran mengenai apa yang terjadi di Suriah."

Politisi militan itu juga menambahkan, "Kami sangat menginginkan hubungan yang baik dengan semua negara Arab, masyarakat muslim, serta masyarakat internasional, terutama dengan mereka yang mendukung tujuan kami."

Pada tahun 2006 Hamas memenangkan pemilihan parlemen Palestina sehingga memicu konflik sengit dengan Fatah. Bentrokan meletus di Gaza antara dua faksi itu, dimana Hamas menggunakan kekerasan untuk mengeluarkan Fatah dari Gaza pada Juni 2007.

Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Israel, AS dan Uni Eropa karena catatan panjang penyerangan dan penolakannya untuk meninggalkan kekerasan. Tapi para pendukung faksi itu mengatakan semua kekerasan tersebut adalah gerakan perlawanan yang sah dari pemerintah yang terpilih secara demokratis.