FOTO : ISTIMEWAIlustrasi Pelabuhan Malahayati

JAKARTA - Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) melihat peliknya persoalan pelabuhan di Tanah Air. Padahal aktivitas logistik terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Kualitas infrastruktur yang buruk disebut-sebut lantaran banyak dermaga berusia puluhan tahun. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengaku maklum jika produktivitas bongkar muat mayoritas pelabuhan di Tanah Air buruk karena faktor usia.

Dia menilai solusi masalah ini adalah revitalisasi atau pembangunan pelabuhan anyar. "Memang kan pelabuhan kita ini 3 sampai 4 tahun terakhir baru ada pembangunan. Dulu-dulu kan pelabuhan kita (peninggalan) pembangunan zaman belanda, jadi kalau kita berharap pelabuhan langsung tumbuh susah, apalagi APBN kita terbatas," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/2).

Meski demikian, dia mengkritik tidak maksimalnya kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai operator pelabuhan di tanah air. Meski banyak proyek sedang digarap perusahaan pelat merah itu, Carmelita tidak yakin biaya operasional bisa berkurang.

"Jadi (Pelindo) punya alat-alat baru pun mengoperasikannya belum akan maksimal, cara paling cepat akhirnya mereka naikkan tarif kepada (pengusaha kapal)," cetusnya.

Bos perusahaan logistik Andika Grup ini menyatakan, bukti tidak efisiennya pelabuhan Indonesia dapat dilihat dari biaya operasional kapal. Jika kondisi itu dibiarkan, masyarakat bakal turut kena dampaknya, karena harga barang menjadi lebih mahal.

"Kita teriak terus, karena yang merasakan masyarakat, dengan demikian biaya logistik kita jadi lebih tinggi. 70 persen dari freight yang kita dapat itu kita bayar ke pelabuhan, sisanya 30 persen itu itu untuk bayar kru, cicilan pembelian kapal, terus bayar BBM," jelasnya.

Dalam pandangannya, salah satu solusi permasalahan ini adalah mengurangi beban Pelindo yang harus menyetor deviden besar kepada negara. Sehingga operator pelabuhan tidak selalu mengandalkan kenaikan tarif sebagai sumber pemasukan mereka.

"Kita tidak bisa 100 persen menyalahkan Pelindo, karena mereka dituntut untuk memberikan deviden 40 persen harus dibayarkan untuk kontribusi pada APBN. Kita harus pertanyakan pada pemerintah, kenapa Pelindo harus membayar sebesar itu," kata Carmelita.

Sumber : Merdeka