Peran dan fungsi utama pemerintah daerah pada dasarnya adalah merumuskan perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemudian bersama-sama dengan DPRK menetapkan kebijakan sebagai pegangan semua pihak dalam mengimplementasikan sasaran yang ingin dicapai, demikian juga dalam konteks peningkatan SDM, peran utama pemerintah adalah menetapkan grand strategi (strategi besar) dan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk memandu pelaksanaan misi tersebut.

Dalam upaya untuk mengintergrasikan perencanaan SDM ke dalam perencanaan strategis, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

Pertama, pengembangan SDM untuk mendukung sektor pariwisata seharusnya dipikirkan kedalam formulasi sebuah rancangan pengembangan bisnis,  pola yang digunakan adalah pola pengembangan SDM suatu perusahaan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Kedua, harus dipandang sebagai bisnis jangka panjang terkait dengan misi pembenahan untuk menyongsong pelabuhan bebas Sabang dan persaingan SDM lokal di pasar global.

Ketiga, harus dituangkan kedalam tiga tingkatan strategi: jangka panjang, menengah dan tahunan serta mempunyai keterhubungan kerangka fikir yang jelas untuk setiap dokumen dan indikator pencapaian yang jelas setiap tahapannya. Oleh karena itu, dalam pemikiran analisis strategis harus juga dipertimbangkan masalah keuangan, teknologi, sumber alam, produk, pangsa dan posisi pasar, dan sebagainya.

Konsep dasar pariwisata adalah upaya penyajian pelayanan untuk menarik minat wisatawan dan tidak terlepas dari ketiga hal berikut ini:

1. Apa yang ingin mereka lihat dan kunjungi? (what they want to see?)

Kondisi geografis Sabang sudah menjadi target kunjungan wisatawan sejak puluhan tahun yang lalu. Hampir setiap kelurahan mempunyai objek wisata masing-masing yang sangat menarik, misalnya saja di Kelurahan Iboh (daerah andalan wisata saat ini)  terdapat taman laut Pulah Rubiah, Pantai Iboh, Pantai Gapang dan Tugu Kilometer Nol Indonesia. Di Kelurahan Batee Shok ada air terjun, Situs Makam Jepang dan sumber air panas Pria Laot. Demikian juga dengan Kelurahan Keunekai dengan kolam pemandian air panasnya dan masih banyak objek wisata lain yang tersebar di seluruh Sabang. Pertanyaan yang muncul justru apakah pemerintah sudah memberdayakan objek-objek wisata tersebut? Apakah sudah ada jalan aksesnya? Apakah sudah tersedia pelayanan armada yang memadai? Apakah sudah ada SDM pengelolanya? Dan apakah sudah ada kontribusi untuk peningkatan PAD Kota Sabang?. Serta bagaimana menggali PAD secara maksimal dari setiap objek wisata ini?

2. Apa yang ingin mereka makan? (what they want to eat?)

Seberapa lama wisatawan akan bertahan disuatu objek wisata jika didaerah tersebut tidak ada fasilitas makanan yang memadai. Untuk menjawab pertanyaan ini sepertinya pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan harus bekerja keras, dalam rencana pembangunan sektor pariwasata harus memprioritaskan ditahun pertama pelaksanaan program. Pertanyaan selanjutnya apakah pemerintah bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan dan mengelola ini. Disinilah pentingnya pemberdayaan SDM yang terintegrasi seperti disebutkan diatas.

3. Apa yang ingin mereka beli? (what they want to buy?)

Tahapan terakhir dari kunjungan para wisatawan adalah berbelanja cendera mata (souvenir) untuk kenang-kenangan sebagai bukti bahwa mereka baru saja menikmati liburan yang menyenangkan di Sabang, semakin banyak jenis cendera mata yang dapat ditawarkan maka akan semakin menggerakkan roda perekonomian di Sabang. Apakah peran pemerintah dalam menggerakan perekonomian ini sudah maksimal? Apakah cendera mata tersebut diproduksi oleh masyarakat Sabang? Apakah sudah tersedia SDM yang memadai untuk mengelola ini? Dan pertanyaan yang sangat penting adalah seberapa besar PAD yang didapat oleh pemerintah dari aktifitas ini?

Untuk menjawab sederatan pertanyaan diatas, maka dalam program kerja tahun pertama perlu dilakukan

1. Prioritisasi

Selain memprioritaskan bidang pariwisata sebagai salah satu misi daerah, perlu juga dirumuskan program kerja tahunan bidang pariwasata, mengingat bahwa APBK Kota Sabang sangat terbatas untuk dapat menggerakan semua sektor secara bersamaan. Meskipun secara reguler sudah dilakukan MUSRENBANG untuk menentukan prioritas pembangunan, perlu juga diaktifkan Forum Lintas SKPD Plus (plus berbagai pihak terkait termasuk pihak ketiga) untuk memetakan secara lebih rinci kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh pemangku kepentingan.

2. Perumusan Rencana Tindak

Urutan prioritas tersebut, kemudian dirumuskan kedalam rencana tindak sehingga didapatkan komitmen siapa akan melakukan apa (pembagian peran dengan stake holder). Peran pemerintah tentunya bukan hanya sebatas tertulis dalam dokumen tindak lanjut saja, tetapi harus dibuktikan dengan komitmen penganggaran untuk dapat menjalankan semua kegiatan tersebut.Dalam menyusun rencana tindak ini, maka pemerintah perlu melihat kembali database distribusi sumber daya aparatur yang tersedia, bagaimana kompetensi mereka untuk merespon kebutuhan mendesak semua pemangku kepentingan yang sudah dirumuskan.Jika belum tersedia, maka disini sangat diperlukan intervensi kepala daerah untuk menyediakan SDM tersebut.

3. Singkronisasi RENJA SKPD dan RPJMD

Salah satu intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah (kepala daerah) adalah mensinkronkan Rencana Kerja (SKPD) terhadap misi yang ingin di capai dalam RPJMD. Dalam hal ini bukan hanya RENJA-SKPD leading sektor  yang perlu disingkronkan dengan RPJMD tetapi juga RENJA-SKPD lintas sektoral harus dirumuskan untuk mencapai target pengembangan SDM bidang pariwisata menurut tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing.

4. Pelibatan dan Pengoptimalan Peran Multi Stakeholder

Keterlibatan stakeholder dalam bidang pariwisata di Sabang sudah cukup tinggi, turatama  masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas pariwisata, tapi peran mereka masih untuk mencapai kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Dalam hal ini perlu upaya untuk melibatkan semua pihak dalam merumuskan dan berpartisipasi setiap program kerja pemerintah demi mencapai tujuan bersama. Belajar dari pengembangan pariwisata di Bali dan Propinsi Banten, kadang kala pemerintah hanya perlu memberikan stimulasi dan sedikit fasilitasi terhadap para pemangku kepentingan sebagai upaya pelayanan, tetapi kemudian kontribusi yang akan mereka berikan jauh lebih besar dari investasi yang dikeluarkan. Satu catatan penting yang tidak boleh dilupakan adalah apapun bentuk fasilitasi yang akan diberikan harus mengacu pada program kerja tahunan yang dapat diukur untuk mencapai RPJM daerah.

Jika semua upaya diatas dianggap belum mampu mendukung program pengembangan industri pariwisata di Sabang, maka dalam program kerja tahun kedua dan seterusnya, semua SKPD terkait (lintas sektoral)  harus lebih difokuskan pada pengembangan SDM secara terpadu.

Ada 3 (tiga) kelompok besar yang secara bersamaan perlu ditingkatkan SDM secara terpadu, dimana masing-masing kelompok tersebut memerlukan pendekatan dan strategi berbeda-beda.

a. Aparatur Pemerintah

Pengembangan sumberdaya aparatur pemerintah sebaiknya dilakukan dengan pola kompetensi, yaitu suatu konsep kebutuhan SDM yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan peran dalam menjalankan jabatan, fungsi, tugas, pekerjaan yang sejalan dengan target yang ingin dicapai bersama, dalam hal ini termasuk menempatkan orang sesuai dengan keahliannya.

Selain itu masih perlu dilakukan upaya pengembangan SDM secara formal, misalnya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus singkat, training, lokakarya, pendidikan lebih tinggi, studi kasus berorientasi hasil dan berbagai jenis pendidikan formal lainnya. Apapun jenis pendidikan formal untuk peningkatan aparatur pemerintah dari semua SKPD terkait sebaiknya lebih daarahkan untuk menjawab serangkaian pertanyaan dalam upaya peningkatan pelayanan bidang pariwisata, misalnya bagaima strategi untuk mengoptimalkan obyek-obyek wisata, bagaimana pelayanan kesehatan, keamanan, penyediaan makanan dan berbagai fasilitas lainnya, bagaimana pemberdayaan industri kerajinan masyarakat untuk mendukung sektor tersebutserta apa upaya yang perlu ditempuh untuk dapat menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Semua aparatur yang ditugaskan mengambil pendidikan formal tersebut harus kembali dengan konsep implementasi (berorientasi hasil).

b. Masyarakat Pelaku (Stakeholder)

Sedikitnya ada tiga upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengembangkan SDM stakeholder, kenapa hal ini penting?, karena akan sulit bagi aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan pengembangan jika kemampuan mereka belum ditingkatkan, semua biaya untuk kegiatan tersebut seharusnya dibebankan ke dalam APBK Sabang. Adapun upaya-upaya yang dimaksud adalah:

* Menfasilitasi pendidikan kecakapan hidup

Selain pendidikan formal yang sudah diprogramkan di Balai Latihan Kerja (BLK) perlu juga dilakukan upaya pemberdayaan semua msyarakt pelaku pariwisata supaya lebih maksimal, misalnya penguasaan informasi mendalam tentang objek-objek wisata diseluruh daerah di Sabang, penyediaan tenaga pemandu yang profesional, pelayanan prima oleh supir angkutan (jika perlu ada armada taksi secara resmi), memberikan berbagai informasi peluang usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan berbagai pendidikan kecakapan hidup lainnya.Untuk mengefektifkan program ini sebaiknya pemerintah merekrut konsultan dan atau fasilitator yang setiap saat dapat mendampingi masyrakat dan harus bersedia berdomisi di Sabang (jika mereka berasal dari luar Sabang).

* Menfasilitasi Kerjasama dan Kemitraan

Peningkatan kapasitas masyarakat juga dapat dilakukan dengan upaya pelibatan langsung masyarakat dalam setiap program kegiatan..Misalnya pemerintahmencanangkan program “Sabang sebagai daerah wisata belanja tahun 2010”.Jika aparatur belum cukup mampu untuk melakukan kegiatan tersebut, maka pemerintah perlu dilakukan kerjasama dengan pihak luar (event organizer)dengan ketentuan bahwa mereka harus mampu menjalin kemitraan dengan pihak-pihak produsen (Industri dalam dan luar negeri) dan mempersiapkan semua administrasi dan izin-izin yang perlu untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta harus bersedia melibatkan kelompok masyarakat pelaku dalam semua proses pengorganisasian kegiatan. Hal ini dimaksudkan supaya ditahun-tahun yang akan datang masyarakat lokal membuat akses dan kemampuan melaksanakan kegiatan yang sama.

* Menjalin kerjasama dengan pihak donor dan sponsorship

Dalam beberapa aspek strategis, pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak donor dan sponshorship lainnya dalam upaya pemberdayaan SDM masyarakat. Langkah ini selain merupakan proses transfer of knowlage yang sangat efektif juga mengurangi beban pembiayaan dari APBK. Pada umumnya lembaga donor lebih tertarik melakukan pemberdayaan dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah jika program tersebut merupakan target jangka menengah dan panjang suatu daerah serta mempunya alokasi pembiayaan dalam APBK terutama yang tidak dapat dibiayai oleh pihak donor.

Disamping itu kerjasama dengan pihak sponsorship selain dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan kepariwisataan oleh masyarakat pelaku juga akan menambah jumlah wisatawan yang akan berkunjung ke Sabang. Salah satu contohnya adalah PEMDA menfasilitasi kerjasama masyrakat pelaku dengan penyedia jasa pariwisata (Travel Agent), mungkin hal ini akan sedikit sulit dilaksanakan jika tidak didukung sepenuhnya oleh pelaku-pelaku utama, misalnya saja, sebagai upaya untuk menarik minat wisatawan, biasaya travel agent akan menjual paket wisata murah, paket hemat dan sebagainya, dampaknnya adalah mereka butuh diskon khusus dari pengelola penginapan, rumah makan, maskapai penerbangan, pelayanan, transportasi darat dsb. Namun demikian jika pemerintah melakukan pendekatan dengan arif dan bijaksana serta semua pelaku dilibatkan sejak perencanaan awal, maka hal ini bukanlah merupakan kendala utama yang harus ditakuti, malah konsep ini akan menguntungkan semua pihak.

c. Pelajar dan Mahasiswa

Kelompok pelajar dan mahasiswa merupakan ujung tombak untuk pengembangan SDM jangka panjang dan berkelanjutan.Ada beberapa langkah stategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberdayakan kelompok ini terutama dalam memajukan bidang pariwisata di Sabang, diantaranya adalah:

* Beasiswa Khusus. Selain memberikan beasiswa secara umum (misalnya katagori siswa miskin dan berprestasi), pemerintah juga perlu mengalokasikan beasiswa untuk katagori khusus, misalnya bagi pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya dibidang yang berhubungan dengan bidang pariwisata akan mendapat bantuan belajar tahun pertama, dsb.

* Muatan Lokal dan Kegiatan ekstra kulikuler. Pendalaman penguasaan informasi terhadap berbagai objek wisata sabang perlu dilakukan sejak dini kepada para pelajar, salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan kedalam materi muatan lokal di sekolah-sekolah menengah serta menstimulasi para siswa dengan berbagai program yang dapat membangkitkan kreatifitas mereka, misalnya lomba foto obyek wisata di kelurahan masing-masing perserta lengkap penjelasan informasinya, lomba menulis keunikan objek wisata berdasarkan kelurahan masing-masing dsb. Dinas Pendidikan yang akan menjadi leading sektor perlu menyusun program kerja reguler untuk mensukseskan program ini.

* Pendekatan melalui organisasi kemahasiswaan dan paguyuban. Organisasi kemahasiswaan dan paguyuban (misalnya Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sabang, dsb) merupakan kelompok yang sangat potensial, ada beberapa hal yang perlu distimulasi oleh pemerintah untuk meningkatkan  SDM terutama yang berhubungan dengan pengambangan pengembangan bidang pariwisata  antara lain adalah mengalokasikan dana bantuan dan atau in kind nature (peraltan dan fasilitas) sebagai rangsangan untuk melaksanakan berbagai kegiatan di Sabang baik itu dalam bentuk bantuan dana penelitian, seminar dan penyelenggaraan even-even yang relevan.

 

Penulis : SAIFUDDIN ~ KONSULTAN