FOTO : IstimewaIlustrasi

JAKARTA - Serikat Petani Indonesia menilai negara sudah tidak mampu mengendalikan harga pangan. Kenaikan harga pangan yang biasanya terjadi pada hari besar tertentu saja seperti Idul Fitri, saat ini telah dimulai sejak awal tahun.

Ketua Serikat Petani Indonesia, Henri Saragih, mengatakan negara sudah tidak lagi mengurusi pangan di Indonesia. Hal ini membuat terjadinya praktik kartelisasi pada komoditas pangan Indonesia.

Oknum pelaku kartel itu, menurutnya, dalam dua bulan awal tahun ini saja diperkirakan telah memperoleh untung melebihi Rp 3,2 triliun.

"Kebutuhan bawang merah kita sebulan itu 80 ribu ton. Kalau dua bulan berarti 160 ribu ton. Mereka beli dari petani Rp 10 ribu dan dia ambil untung Rp 20 ribu per kg, hampir untuk Rp 3,2 triliun dia untung 2 bulan. Itu baru bawang merah," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/4).

Dia meminta agar pemerintah kembali mengambil peranan dalam pangan seperti mengembalikan peranan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar membeli semua pangan dari petani di kala panen.

Henri mengakui harga pangan luar negeri seperti di Bangladesh atau China memang lebih murah. Murahnya pangan mereka karena memang pemerintah memberikan subsidi besar kepada petani. Jika Indonesia terus berpikir impor lebih murah dari hasil produksi lokal maka petani akan mati dan niscaya Indonesia tetap di bawah kontrol negara lain.

"Di China atau Bangladesh, lahan dan tanah dikuasai petani. Di kita mayoritas petani kita tidak punya lahan. Itu (murahnya komoditas impor) juga karena mereka mensubsidi besar untuk petaninya dan memberikan kemudahan pajak ekspor. Seperti itu disuruh bersaing dengan kita yang tanpa subsidi," jelasnya.

Sumber : Merdeka