BANDA ACEH - Potensi sektor perikanan dan kelautan Aceh cukup besar namun tidak bisa digarap secara optimal dikarenakan minimnya ketersediaan infrastruktur di provinsi itu, kata anggota DPD RI Ahmad Farhan Hamid.

 "Kita harus mengakui Aceh memiliki potensi bidang perikanan dan kelautan, namun potensi besar itu tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai," kata Farhan Hamid di Banda Aceh, Selasa.

Di sela-sela menghadiri pembukaan musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (Musrenbang RKPA) 2014, senator asal Aceh itu menyatakan sependapat dengan pemikiran yang disampaikan utusan Khusus Presiden RI untuk penanggulangan kemiskinan HS Dillon.

Farhan menjelaskan, minimnya infrastruktur sektor perikanan dan kelautan juga terlihat dari ketiadaan kapal nelayan ukuran besar, yakni di atas 30 grosston, yang beroperasi di perairan laut provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

Selain sektor perikanan, katanya, sektor pertanian Aceh juga masih kurang mendapatkan prioritas perhatian pemerintah, misalnya saluran irigasi yang belum memadai.

"Irigasi kita masih buruk dan kondisi itu terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya. Namun, hingga kini masih belum mendapatkan perhatian banyak dari pemerintah," kata Farhan yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.

Sementara itu, HS Dillon menyebutkan tiga pertanyaan dan tantangan yang harus dijawab oleh Pemerintah Aceh untuk merakit masa depan yang sejahtera.

Pertama, bagaimana menjadikan pertumbuhan ekonomi Aceh berbasis pada produktivitas ekonomi rakyat secara adil dan berkelanjutan, yakni naik kelasnya kaum petani, buruh, nelayan, peternak, dan UKM.

Pertanyaan dan tantangan kedua menurut Dillon adalah bagaimana menciptakan iklim investasi pembangunan ekonomi Aceh agar menjadi stimulus penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat yang tidak lagi bertumpu pada anggaran keuangan negara semata.

Ketiga, bagaimana menciptakan sinergisitas dan kemitraan strategis pelaku ekonomi, pemerintah daerah, dan rakyat Aceh sehingga menjadi roda penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber : Antara