BANDA ACEH - Kekeringan yang mendera Aceh beberapa bulan belakangan ini mulai mengganggu produktivitas pangan. Diperkirakan ada sekitar 10.091 hektare (ha) sawah mengalami kekeringan dan sekitar 934 ha padi mengalami puso atau gagal panen.

“Laporan ini kami terima dari Kantor UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh, Razali Adami didampingi Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh, Muazzin, Selasa (5/8).

Hitung-hitungannya, apabila tingkat produktivitas padi di Aceh rata-rata sebanyak 4,5 ton per ha, maka kehilangan produksi padi akibat kekeringan mencapai 45.427 ton. Sementara padi yang puso mencapai 4.203 ton, atau sekitar Rp 17,6 miliar apabila dikalikan dengan harga gabah saat ini Rp 4.200/kg.

Kekeringan itu dikatakannya tersebar di delapan kabupaten. Terluas terjadi di Kabupaten Pidie mencapai 3.970 ha, selanjutnya disusul Bireuen mencapai 2.738 ha, Aceh Besar 1.442 ha, Pidie Jaya 905 ha, Aceh Tamiang 634 ha, Aceh Utara 328 ha, Kota Langsa 41 ha, dan Aceh Timur 33 ha.

“Bencana kekeringan ini sudah kita bawa ke dalam rapat terpadu antara Gubernur dengan SKPA terkait lainnya,” ujar Razali.

Dalam pertemuan itu, dikatakannya, ada yang mengusulkan pembuatan sumur bor, dan ada juga yang mengusulkan agar  membangun pompa air skala besar. Namun kedua usulan tersebut diyakini tidak akan banyak bermanfaat di musim kemarau seperti yang terjadi sekarang.

Razali Adami juga mengatakan, usul lainnya yang mencuat dalam rapat adalah memperbanyak waduk penampung air, mulai tahun 2015 nanti. Mulai dari yang skala kecil, menengah sampai besar.

Menurutnya, memperbanyak waduk merupakan langkah yang tepat, efektif dan efisien. “Contohnya Waduk Keuliling di Aceh Besar. Setiap tahun, tidak kurang 3.000 hektare tanaman padi diselematkan dari ancaman kekeringan,” ungkapnya. Selain itu, keberadaan waduk juga bisa digunakan sebagai stok air baku PDAM  dan untuk kepentingan PLTA.

Untuk sementara ini, sesuai dengan hasil rapat, penanganan bencana kekeringan akan diupayakan dengan menggunakan pompa air, terutama untuk daerah yang sumber airnya masih cukup.

Sedangkan terkait dengan permintaan petani tentang ganti rugi, pihaknya akan mengusahakan membantu bibit dan biaya pengolahan tanah. “Untuk itu kita harus membuat proposal bantuan kepada gubernur. Sumber pos anggarannya memang ada dari pos anggaran dana tanggap darurat. Tetapi untuk memperolehnya harus mengikuti prosedur baku,” demikian Razali.

Sumber : serambinews