BANDA ACEH - Massa Gerakan ALA-ABAS Merdeka atau GAAM mendesak DPR Aceh mencoret anggaran operasional Wali Nanggroe Rp40 miliar yang bersumber dari APBA 2013.

Desakan tersebut disampaikan belasan aktivis GAAM dalam unjuk rasa di depan pintu gerbang utama Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh.

Dalam aksi yang dikawal aparat kepolisian tersebut, massa mengusung karton bertuliskan "APBA Haram untuk Wali Nanggroe","DPRA Pekak", "Qanun Wali Nanggroe Belum Disah", dan lain sebagainya.

M Darul, koordinator aksi, mengatakan anggaran operasional Wali Nanggroe yang dialokasikan cukup besar mencapai Rp40 miliar. Bila dikalkulasikan, maka Wali Nanggroe menghabiskan uang rakyat Aceh Rp190 juta per hari.

"Di sisi lain, kami mempertanyakan legalitas lembaga Wali Nanggroe. Qanun tentang Wali Nanggroe belum dimasukkan dalam lembaran daerah. Artinya, qanun tersebut belum diundangkan. Ironinya, anggaran Wali Nanggroe sudah dialokasikan dalam APBA," ketus dia.

Selain biaya operasional, kata dia, alokasi dana untuk kesiapan Wali Nanggroe juga menyerap APBA cukup besar. Misalnya pembangunan "istana" Wali Nanggroe, pada tahun anggaran 2012 menyerap dana mencapai Rp50 miliar. Tahun ini juga dianggarkan kembali Rp35,45 miliar.

"Karena itu, kami mendesak DPR Aceh segera mencoret anggaran untuk Wali Nanggroe yang bersumber dari APBA dan mengalihkannya untuk sektor pendidikan dan perekonomian masyarakat," katanya.

Selain DPRA, kata dia, massa GAAM juga mendesak Menteri Dalam Negeri menolak menyetujui APBA 2013 karena sarat kepentingan kelompok dominan, bukan kepentingan masyarakat Aceh.

Unjuk rasa tersebut sempat menarik perhatian warga yang melintas di depan Gedung DPR Aceh Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh. Aksi tersebut tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Dalam aksinya massa turut membakar beberapa karton yang mereka usung serta menggoyang pintu pagar utama DPRA. Usai menggelar aksi, massa GAAM membubarkan diri dengan tertib.

Sumber : Antara