FOTO : IstimewaIlustrasi uang

JAKARTA - Dalam menyelesaikan polemik di Aceh, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengaku telah mengerahkan seluruh upaya dan wewenanganya sebagai Pimpinan DPR untuk menyejahterakan provinsi itu. Termasuk menggelontorkan uang sebesar Rp 20 triliun.

"Saya sebagai Ketua, sudah melakukan semua kewenangan yang melekat pada saya untuk menyejahterakan dan mengamankan Aceh. Sampai menggelontorkan dana Rp 20 triliun untuk Aceh, provinsi lain tidak boleh iri," ujar Priyo di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/4/2026).

Menurut Priyo, saat ini DPR telah menerima informasi dari sejumlah pihak yang menyatakan bendera Aceh merupakan masalah baru di Kota Serambi Mekah tersebut.

"Saya melihat bahwa dimaklumkannya bendera GAM oleh Pemprov setempat, muncul sebagai masalah baru. Persoalan ini sangat serius, agar semua pimpinan di Aceh yang terpilih secara demokratis, hendaknya memelihara rasa keamanan Aceh," kata Priyo yang juga Ketua Timwas kasus Aceh dan Papua.

Sehingga, lanjut Priyo, dirinya pun menganjurkan permasalahan itu dibawa ke Mendagri untuk dicarikan solusi terbaik. "Gunakan usulan dari Aceh dan gunakan UU yang berlaku di negera kita. Memang Aceh dan Papua dilakukan secara khusus karena punya peraturan sendiri, tapi tetap harus tunduk pada UUD," jelasnya.

Selain itu, masalah ini sebaiknya diusulkan kepada Presiden agar berkenan mengundang Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA Aceh, Muspida, Kapolda dan Pangdam Aceh datang ke Jakarta. "Untuk menghentikan pengibaran bendera apapun di Aceh sampai evaluasi qanun itu dilakukan," ucap Priyo.

Namun, Priyo mengaku kecewa adanya usulan agar Aceh dimekarkan jadi 3 provinsi. Ini bermunculan karena warga tidak nyaman dengan kondisi Aceh saat ini.

"Usulan itu ada, saya anjurkan agar Aceh tetap bersatu. Agar tidak terjadi pemekaran. Saya memberikan saran kita semua kembali memihak kepada kedamaian, ketentraman masyarakat Aceh," tegas Priyo.

Sumber : Liputan6