JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dalam penelitiannya bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditemukan beberapa pemerintah daerah yang nyaris bangkrut. Hal ini dikarenakan biaya karyawan terlalu besar dibanding biaya modal.

 

"Kerjasama dengan BPKP sudah berlangsung dan akan selesai laporannya Januari mendatang. Ada sebagian pemda nyaris bangkrut karena enggak bisa bayar gaji, miris sekali. Sebagian pemda lebih besar biaya staffing dibanding belanja modal," papar Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11).

 

Adnan memberi contoh yang bagus dalam mempergunakan anggaran pendatan dan belanja daerah (APBD) ialah Pemda Jawa Barat. Menurutnya rasio staff pemda dengan anggaran belanja modal ideal atau seimbang. Kedepannya KPK akan membuat kajian dan rencana aksi di wilayah yang dikajinya agar anggaran bisa lebih dimanfaatkan dengan baik.

 

Dalam kesempatan yang sama KPK juga mengaku bahwa tidak semua wilayah yang dipantaunya. Hal ini karena adanya keterbatasan dalam tubuh lembaga anti korupsi ini.

 

"Kita hanya memilh beberapa wilayah saja yang menurut kita jadi perhatian publik, karena keterbatasan KPK juga," pungkasnya.

 

Maka dari itu, Adnan menilai KPK membutuhkan partisipasi publik untuk mengurangi korupsi. Khususnya dalam proses pembuatan anggaran pemda karena APBD adalah faktor utama untuk mengawal anggaran pemda DKI. Dari hasil telusuran Bisnis, pemerintah kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur dan Pemkab Aceh Utara menjadi daerah yang nyaris bangkrut.

 

 

Sumber : Bisnis