JAKARTA~Hari ini (23/01) sosialisasi atau konsultasi publik untuk melakukan penyederhanaan jumlah digit pada mata uang rupiah atau redenominasi telah dimulai, sesuai dengan rencana pemerintah dan Bank Indonesia (BI) yang makin serius. Acara yang bertajuk 'Kick Off Konsultasi Publik Perubahan harga rupiah: redenominasi bukan sanering' dibuka oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Gubernur BI Darmin Nasution turut sebagai pembicara. Acara dilaksanakan di hotel Borobudur, Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Asosiasi perbankan, pengamat Ekonomi, perwakilan dari Kementerian, Setwapres, BUMN, dan perusahaan swasta.

Dalam acara ini dijelaskan beberapa hal terkait dengan makna redenominasi beserta perbedaannya dengan sanering, manfaat redenominasi, ilustrasi peyederhanaan digit, penentu keberhasilan, ilustrasi tahapan dan kegiatan dan pengalaman redenominasi di negara lain.

Berdasarkan arahan Presiden SBY, Agus Marto mengaku harus melakukan konsultasi publik terlebih dahulu sebelum melakukan sosialisasi besar-besaran ke seluruh pelosok Indonesia. Konsultasi publik ini akan dihadiri para pengamat, pakar, asosiasi yang terkait dengan aturan redenominasi ini. "Jadi diminta Pak Presiden untuk lakukan konsultasi publik ini baru sosialisasi ke semua penjuru, ke seluruh masyarakat," jelas Agus Marto.

Dijelaskannya, RUU Redenominasi telah masuk dalam Prolegnas tahun ini. Jika disetujui sebagai UU maka mulai 2014 bakal dimunculkan mata uang baru hasil redenominasi, sehingga ada dua mata uang yang beredar di masyarakat, yakni mata uang yang seperti beredar sekarang dan mata uang yang angkanya telah diganti dengan angka redenominasi. Setelah itu secara perlahan hingga 2017, mata uang rupiah lama akan hilang di masyarakat dan digantikan dengan lembaran mata uang yang baru.

Secara definisi, perbedaan redenominasi dan sanering terlihat cukup signifikan. Jika redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit, sedangkan sanering adalah pemotongan nilai mata uang.

Agus Marto menyampaikan bahwa terdapat beberapa negara yang telah berhasil melaksanakan redenominasi seperti Turki, Romania, Polandia, dan Ukraina. Keberhasilan negara ini disebabkan beberapa hal. Pertama, adanya dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah, parlemen, dan pelaku bisnis. Kedua, redenominasi dilakukan pada saat perekonomian berada dalam kondisi stabil. Selain itu, lanjut Agus Marto, ada pula yang gagal melakukan redenominasi seperti Rusia, Brazil, Argentina, dan Zimbabwe. Kegagalan negara tersebut disebabkan antara lain karena kurang tepatnya waktu implementasi.

Pada acara tersebut, Gubernur BI menyatakan pentingnya redenominasi untuk dilakukan di Indonesia apalagi untuk warga asing yang sering terkejut dengan harga barang di Indonesia.

"Kalau seorang asing datang ke Indonesia sebagai pejabat atau pebisnis. Barangkali yang dilihat setelah mendarat di Indonesia itu nilai tukar. Begitu dia belanja, membayar taxi dan makanan, dan mendengar harganya, maka langsung pandangannya soal Indonesia, jatuh. Karena dia berhadapan dengan harga beratus-ratus ribu," ujar Darmin. Alhasil, menurutnya banyak diantara mereka yang memandang Indonesia rendah.