JAKARTA - Industri minuman keras merupakan salah satu sektor yang diusulkan pemerintah tak lagi masuk Daftar Negatif Investasi (DNI). Namun, rencana tersebut dianggap sensitif di negara dengan mayoritas penduduk muslim, yang mengharamkan minuman beralkohol.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyebut masyarakat tak perlu khawatir dengan rencana membuka industri miras bebas bagi pemodal asing. Sebab, kebutuhan minuman beralkohol cukup besar, seiring peningkatan sektor pariwisata di Indonesia.

"Kita harus progresif, kalau kita bangun pariwisata dan mengizinkan ekspatriat tinggal di sini kita tahu mereka mengonsumsi alkohol. Selain itu, ekspor (miras) juga bisa kita lakukan," kata Hidayat di kantornya, Rabu (14/8).

Beberapa potensi industri miras yang dapat dilakukan di Indonesia semisal budidaya dan ekstraksi anggur di Bali. Selain, itu, menperin menyatakan, lokasi industri alkohol diarahkan ke kawasan Indonesia timur.

Syarat investor agar diizinkan mendirikan pabrik miras rencananya, imbuh Hidayat, juga akan dibikin sangat ketat. "Jadi dengan pengaturan yang ketat, industri (miras) bisa berjalan," tandasnya.

Tahun lalu, konsumsi minuman berkadar alkohol ringan itu di Tanah Air mencapai 90,3 juta liter. Padahal data ini hanya melalui ritel, belum termasuk hotel, restoran, cafe, dan bar. Dengan demikian potensi peningkatan konsumsi bir di Indonesia masih sangat besar.

Pengusaha asing sudah menunggu kebijakan ini direalisasikan. Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman Olahan Jerman (VDMA) termasuk yang mendukung kebijakan itu.

"Saya yakin sekali banyak yang berminat, perusahaan bir Jerman saja saat ini membuka sekolah budidaya malt (bahan bir) di banyak negara, apalagi jika ini menyangkut pembangunan pabrik, Indonesia akan menjadi pilihan," ujar Wakil Ketua VDMA Richard Clemens beberapa waktu lalu. | merdeka.com