Foto : antaraGubernur Aceh BANDA ACEH - Anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh, Kautsar, menyarankan agar Gubernur Aceh Zaini Abdullah menggunakan dana otonomi khusus (otsus) untuk membangun Rumah Sakit (RS) Regional di Aceh. Hal ini dikatakan Kautsar di Banda Aceh, Kamis (21/5).
Menurut Kautsar, jika Pemerintah Aceh masih mengharapkan pinjaman luar negeri dalam pembangunan lima RS Regional tersebut, tentu hal itu akan menghadapi kendala teknis dalam proses pencairan utang luar negeri itu.
Sebagaimana diketahui, Pemeritah Aceh telah mendapatkan pinjaman luar negeri dari Pemerintah Jerman untuk membangun limar RS Regional di Aceh. Bantuan dalam bentuk hutang tersebut, saat ini sedang dalam proses pengkajian pemerintah pusat, sebab hutang yang diberikan kepada Pemerintah Aceh sifatnya G to G atau dari negara ke negara.
Dalam proposal yang diajukan kepada Pemerintah Jerman, Pemerintah Aceh mengajukan total pinjaman sebesar Rp1,2 triliun yang akan dipergunakan untuk membangun lima RS Regional di Aceh. Kautsar menjelaskan, dari informasi yang Ia dapatkan saat pertemuan dengan Direktur Pinjaman Luar Negeri Kementrian Keuangan, sepertinya akan dibutuhkan waktu yang agak lama dalam proses persetujuan dan pencairan dana tersebut, dan untuk itu, saat ini Pemerintah Aceh harus melakukan kajian dan menyusun opsi atau pilihan-pilihan.
"Sebaiknya ada opsi atau pilihan, seandainya proposal pengajuan hutang tidak disetujui, atau lamban di proses," ujarnya.
Karena itu, kita di DPR Aceh mengusulkan sebaiknya Pemerintah Aceh menggunakan dana otsus saja untuk pembangunan RS tersebut. "Kan biayanya tidak begitu besar, kisaran Rp1,2 triliun, saya pikir cukuplah uang Aceh untuk bangun RS tersebut," jelas Ketua Fraksi Partai Aceh ini.
Menurut Kautsar, pihaknya di DPR Aceh akan mendukung langkah dan kebijakan Gubernur Aceh jika lebih memanfaatkan dana Otus untuk bangun RS. "Jangan berharap hutang dululah, sebab RS Regional ini sangat mendesak, dan dibutuhkan masyarakat luas," paparnya.
Karenanya Kautsar menyarakan, pada anggaran tahun 2016, alangkah bijaknya jika Pemerintah Aceh dan DPR Aceh duduk bersama untuk pembahasan rencana pembangunan RS tersebut. "Kalau memang dana yang dibutuhkan Rp1,2 trilun tidak tersedia, kan kita bisa bangun dua buah RS dulu, baru pada tahun selanjutnya kita bangun sisanya," pungkasnya.
Sebelumnya
