FOTO : Istilustrasi

BANDA ACEH - Kepala Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Aceh, Iskandar menjelaskan bahwa, pihaknya telah menetapkan strategi dan arah investasi Aceh pada tahun pertama 2013 untuk mencapai target total rencana investasi Aceh sebesar Rp6,5 triliun.

"Salah satu strategi untuk mencapai target investasi Rp6,5 triliun pada 2013 adalah mengarahkan investasi yang masuk ke Aceh melalui industri sekuder," katanya kepada Bisnis Aceh hari ini, Selasa.

Dijelaskannya, selama lima tahun terakhir, investasi yang masuk ke Aceh pada umumnya dan sebagian besar adalah industri yang bergerak pada sektor yang secara langsung menghasilkan produk bahan mentah, dan langsung di ekspor ke luar Aceh.

"Selama lima tahun terakhir, Aceh tidak mendapatkan nilai tambah dari hasil industri dan pertambangan yang ada, selain itu juga sektor pertanian dan perkebunan juga hanya masih menghasilkan bahan baku mentah, tanpa ada nilai tambah," ujarnya.

Karenanya, lanjutnya, untuk meningkatkan pertumbuhan investasi Aceh kedepan, salah satu hal yang harus didorong adalah adanya investasi yang bergerak disektor hilir, yakni industri yang mampu mengolah bahan mentah yang diproduksi di Aceh untuk diproses menjadi bahan jadi, atau sekurangnya bahan setengah jadi.

"Untuk itu, penerapan strategi dengan memperbaiki secara simultan industri hulu dan hilir di Aceh merupakan langkah untuk mencapai target investasi Aceh," ujarnya.

Selain itu juga, sambungnya, pihaknya akan menyiapkan detil rencana dari setiap kegiatan dan proyek potensi investasi di Aceh.

"Disamping kita juga terus mengaktifkan program promosi diberbagai negara didunia," ungkapnya.

Langkah lainnya, terang Iskandar, adalah mendorong deregulasi yang terkait dengan investasi dan faktor-faktor pendukung kegiatan investasi di Aceh.

"Deregulasi juga menjadi prioritas kita untuk disegerakan," tukasnya.

Saat ditanyakan apakah kebijakan penerapan tax holliday juga akan diberlakukan di Aceh, untuk mendukung kegiatan investasi, Iskandar menerangkan bahwa pihaknya sedang mengkaji hal ini.

"Tax holliday sedang dalam pengkajian, dalam UU Pemerintahan Aceh memang ada disebutkan, pemerintah Aceh dapat meminta kepada pusat mengenai ketentuan ini," paparnya.

Untuk itu, sebutnya, seharusnya kebijakan tax holliday untuk Aceh menjadi prioritas pusat, karena Aceh tidak bisa disamakan dengan provinsi lain.

"kebijakan ini penting, agar dengan cepat mendorong tumbuhnya industri hilir dengan bahan baku sumber daya alam, termasuk industri pengoalahan pertanian di Aceh," tandasnya.