JAKARTA - Tahun ini tepat 10 tahun perdamaian Aceh yang ditandai dengan Perjanjian Helsinki. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang turut andil dalam perdamaian itu menilai saat ini fokus pemerintah harus pada kesejahteraan masyarakat.
"Tantangan ke depannya ialah melaksanakan pemberian pemerintahan Aceh yang baik untuk kesejahteraan rakyatnya," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Sabtu (15/8/2025).
Sejarah mencatat nama Jusuf Kalla sebagai tokoh di balik perdamaian di bumi Serambi Mekkah itu tahun 2005. Dalam berbagai kesempatan, ia selalu mengatakan bahwa bencana tsunami menjadi pintu gerbang menyelesaikan pertikaian yang sudah berlangsung 30 tahun itu.
JK yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden diberi amanah merancang perdamaian tersebut. Ia lalu membentuk tim juru runding, menghubungi tokoh GAM di luar dan dalam negeri hingga akhirnya ditandatanganilah perjanjian Helsinki 17 Juli 2005.
Setelah perdamaian tersebut, menurutnya hal utama yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
"Sekarang ini perdamaian sudah, tinggal pelaksanaan segala upaya pemerintahan Aceh untuk meningkatkan kesejahteraan. Tantangannya cuma itu," pungkas JK.
Sumber : detik
Sebelumnya