Team Leaser Oversight Service Provider (OSP) Aceh, Benny Supriadi mengatakan, dari sebanyak 426 Gampong yang melakukan pinjaman bergulir hanya sekitar 61 Gampong yang pengembalian lancar, dan selebihnya pengembaliannya tersendat.
“Ada sebanyak 365 Gampong terancam tidak lagi menerima dana bergulir PNPM di tahun 2015 ini, dan 61 Gampong yang diijinkan penambahan dana bergulir tersebut,”jelas Benny, disela-sela workshop Media, Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman, di salah satu hotel di Banda Aceh, Senin (14/9).
Menurut dia, tersendatnya pengembalian pinjaman dana bergulir dikarenakan tidak ada resiko, apalagi pinjaman dana bergulir ini tidak memakai angunan seperti bank. “Kalau pinjaman melalui bank harus ada angunan jika tidak tak akan diberikan, ini berbeda dengan dana bergulir karena untuk mendapatkan dana tersebut harus ada jaminan dari pinjaman lainnya,”jelasnya.
Sebenarnya, kata Benny 365 Gampong yang tidak akan menerima dana bergulir tahun ini, bukan berarti pengembalian dana tersebut macet total, tapi tingkat pengembaliannya sangat rendah. “Yang mendapatkan kembali dana bergulir tersebut rata-rata yang pengembaliannya diatas 20 persen,”ungkapnya.
Namun, dana yang pengembaliannya tersendat di tingkat masyarakat, sedang diupayakan oleh pengurus pinjaman di Gampong yang tersedat dana tersebut. “Selama ini banyak peminjamnya sudah pindah lokasi sehingga pinjaman tersebut tidak bisa dikembalikan, itu menjadi kendala”papar Benny.
Lebih lanjut, Benny menambahkan, tujuan dilaksanakan acara tersebut, supaya terjadinya jalinan kerjasama dalam segi berbagi informasi dengan awak media menyangkut P2KP ini.
Kemudian setelah workshop tersebut sebutnya, ditargetkan adanya sosial kontrol dari media, terlebih menyangkut akuntabel dalam memberitakan.
Workshop yang bertemakan "Peran media dalam upaya pencapaian target 100-0-100" itu, dilaksakan selama dua hari, 14-15 September 2015, yang diikuti 20 wartawan dari berbagai media, baik elektronik maupun cetak.
"Untuk terlaksana P2KP di Aceh, kita mencoba mensosialisasi program ini. Namun media sangat bermanfaat dan berperan dalam mendorong, supaya terlaksana dengan baik," kata Kabiro Humas Pemerintah Aceh, M Ali Alfata, kemarin.
Apalagi dengan menyampaikan fakta yang akurat, diyakini program tersebut hingga empat tahun kedepan berjalan lancar. Karena media dianggap sebagai pembaharu, yang mampu mengkritisi segala kekurangan.
Sehinggal dalam hal ini, dikatakannya, seperti program sebelumnya yang berlangsung selama tujuh tahun, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan, mutlak disosialisasi lewat media.
P2KP sendiri yang akan berlangsung hingga 2019, menargetkan 100-0-100, yakni 100 persen tersedianya air minum, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak.